Salam Sejahtera ! Menarik untuk mendiskusikan salah satu liputan KOMPAS hari ini [Pendidikan Karakter: Tanggungjawab Keluarga dan Masyarakat] 1. Sesungguhnya Romo J. Drost almarhum, jauh-jauh hari telah menggeluti masalah ini dengan penuh dedikasi. Bahkan beliau sudah amat sangat bosan memperbincangkan dan memperjuangkan topik ini. Tetapi tampaknya usaha beliau tidak mendapat respons yang sebanding dari para petinggi pendidikan di republik ini. Kalau kemudian sekarang ada yang "ngompori" lagi, ya silahkan saja. Tetapi perlu diketahui bahwa thema ini sebenarnya sudah [maaf] tergolong BASI. 2. Selagi orientasi elit dan penguasa pendidikan kita masih pada kecerdasan akademis, sampai kapan pun, pendidikan karakter tidak akan membuahkan hasil. Llihat saja kenyataan di sekeliling kita sehari-hari: Anak TK saja sudah "dipaksa" membawa buku tidak kurang dari satu koper, setiap harinya. Sampai di rumah, mereka masih harus ikut les ini-itu. Di tingkat SD, keadaannya tentu podo mawon. Begitu pula anak-anak kita di SMP. Nasib mereka tidak kalah menyuramkan. Mereka digiring hanya untuk bisa lulus UAS dan UAN. Apalagi di tingkat SMA, keadaannya jauh lebih memprihatinkan: Mereka harus tahan mental untuk di-drill [terutama di kelas 3] dengan soal-soal UAS dan UAN. Bagi mereka, tiada hari tanpa "try out." Dengan situasi dan kondisi seperti itu, kita bisa berharap apa terhadap PENDIDIKAN KARAKTER !?! Th A Anton Pasaribu Pendidikan Karakter: Tanggung Jawab Keluarga dan Masyarakat KOMPAS - Rabu, 19 Mei 2010 | 05:15 WIB Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal membenarkan pentingnya keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter. Namun, Fasli juga mengingatkan sekolah harus melihat pendidikan karakter sebagai bagian dari proses penguatan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk membantu sekolah melaksanakan pendidikan karakter, Fasli berjanji memfasilitasi sekolah tentang nilai-nilai apa saja yang bisa diajarkan dan dipraktikkan di tiap sekolah. "Kita jangan paksa sekolah harus mengajarkan semua nilai," kata Fasli. Pihak sekolah bisa menentukan berdasar kesepakatan, nilai-nilai luhur apa yang akan dibangun. Jika hendak menekankan disiplin, kata Fasli, harus jelas kegiatan apa saja yang akan dilakukan. "Pendidikan karakter di setiap sekolah bisa berbeda-beda sesuai dengan pilihan nilai yang akan dibangun. Nantinya akan bervariasi," kata Fasli Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Jakarta Berahma Tarigan, Selasa (18/5), mengatakan, pendidikan karakter atau nilai-nilai luhur harus diajarkan di lingkup keluarga dan masyarakat terlebih dahulu. Baru kemudian sekolah memberikan tambahan dan memperkuat nilai-nilai itu. Kepala Sekolah SMAN 110 Jakarta Een Heraena juga mengingatkan, pendidikan karakter di sekolah harus didukung keluarga lebih dahulu. "Kalau di rumah tidak diberi nilai-nilai itu, ya, akan sulit bagi sekolah," ujarnya. Menurut ide dasarnya, pendidikan karakter bukan hanya masalah mengajar siswa berperilaku sopan dan santun, tetapi untuk membentuk kepribadian dan mengembangkan potensi anak seluas-luasnya. Pendidikan karakter tidak harus menjadi mata pelajaran khusus, cukup terintegrasi di dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang sudah ada, antara lain agama dan PPKN, bimbingan konseling, atau kegiatan ekstrakurikuler. Untuk membangun karakter bangsa dan keterampilan yang tinggi, pendidikan di Indonesia selama ini dinilai kurang cukup menyeimbangkan antara pendidikan akademis dan pendidikan non-akademis. Oleh sebab itu, untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan memiliki keterampilan, Wakil Presiden Boediono mendukung pendidikan kepramukaan serta keolahragaan dan kepemudaan untuk dapat ditingkatkan lagi dalam kurikulum sekolah. Demikian diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam keterangan pers, seusai mengikuti rapat koordinasi mengenai pendidikan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa. Rapat dipimpin Boediono selaku Ketua Komite Pendidikan dan dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Lukita D Tuwo dan perwakilan Menteri Keuangan. |
__._,_.___
